Naskah Keppres No. 322/1961 Tgl 22 Juni 1961 ttg Pemberian Amnesti & Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan “Permesta”

Keppres No. 322/1961 Tanggal 22 Juni 1961
Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Para Pengikut

Gerakan “Permesta” di bawah Pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang, dan Somba yang Memenuhi Panggilan Pemerintah Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 322 TAHUN 1961

T E N T A N G

PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA PARA PENGIKUT GERAKAN
"PERMESTA" DIBAWAH PIMPINAN KAWILARANG, LAURENS SAERANG, DAN
SOMBA JANG MEMENUHI PANGGILAN PEMERINTAH

KEMBALI KEPANGKUAN IBU PERTIWI

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang        : a. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnja

                      terhadap keinsjafan bekas para pengikut

                      gerakan "Permesta" untuk kembali 

                      kepangkuan Ibu Pertiwi;

                   b. bahwa untuk kepentingan Negara dan 

                      kesatuan bangsa perlu memberikan 

                      amnesti dan abolisi kepada para pengikut 

                      gerakan "Permesta" dibawah pimpinan 

                      Kawilarang, Laurens Saerang dan Somba 

                      jang dengan keinsjafan telah kembali

                      kepangkuan Ibu Pertiwi dengan djalan 

                      menjediakan diri untuk berbakti kepada 

                      Negara ;

Memperhatikan    :  Usul dari Menteri Keamanan Nasional ;

Mengingat        :  1. Pasal 14 Undang-undang Dasar ;

                    2. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 

                    (LN 1960 No.31)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan      :

   Pertama      :  Memberikan amnesti dan abolisi kepada para 

                   pengikut gerakan "Permesta" dibawah pimpinan 

                   Kawilarang, Laurens Saerang dan Somba jang 

                   telah memenuhi panggilan Pemerintah untuk 

                   kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.

   Kedua      (1)  dengan memberikan amnesti, maka semua akibat 

                   hukum pidana terhadap orang-orang jang 

                   termaksud dalam ketentuan PERTAMA 

                   dihapuskan.

              (2)  dengan memberikan abolisi, maka penuntutan 

                   terhadap orang-orang jang termaksud dalam 

                   ketentuan PERTAMA ditiadakan.

   Ketiga       :  Pelaksanaan dari keputusan ini dilandjutkan 

                   oleh Menteri Keamanan Nasional sedangkan 

                   kelandjutannja (follow-up) mendjadi tugas 

                   departemen jang bersangkutan dibawah 

                   koordinasi Menteri Keamanan Nasional.

   Keempat      :  Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

                          Ditetapkan    : Djakarta

                          Pada tanggal  : 22 Djuni 1961

                          PD PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  T.T.D.

                           D J U A N D A 

                                   Sesuai dengan jang aseli

                                   Adjun Sekretaris Negara,

                                         t.t.d.

                                    Mr. S A N T O S O

                               Sesuai dengan bunji salinannja,

                                       jang menjalin,

                                          t.t.d.

                                   H.P. T A L U M E P A

                                        S i p i l

Koleksi www.bode-talumewo.blogspot.com

===================================================================
"Tabea Waya!
Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan, kisah dan kedudukan kaumnya di sepanjang masa!
Minahasa adalah bangsa yang basar!
Karena itu hargai akang torang pe Dotu-dotu deng samua yang dorang kase tinggal for torang!
Pakatuan wo pakalawiren!
Sa esa cita sumerar cita, sa cita sumerar esa cita! Kalu torang bersatu torang musti bapencar, biar lei torang bapencar torang tetap satu!
I Yayat U Santi!"
===================================================================